Blog Post

7 Tahapan Melengkapi Legalitas Usaha di Indonesia

Legalitas Usaha Hak Paten Merek Secara Online

GAPURAOFFICE – Hai sobat Gapura! Pada artikel kali ini kita akan memberikan tips seputar 7 tahapan melengkapi Legalitas Usaha untuk konteks suatu organisasi usaha yang memiliki status badan hukum.

Jadi, apa saja tahapannya jika kita ingin menjadi perusahaan berbadan hukum yang patuh dan dapat memenuhi tuntutan regulasi secara utuh? Berikut tahapannya.

1. Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Para Pemilik/Pendiri Perusahaan

Para pendiri perusahaan Perseroan Terbatas (PT) harus memiliki NPWP atas nama pemilik perusahaan. Apabila salah satu pemilik saham adalah juga merupakan sebuah badan hukum (PT), maka yang dilampirkan adalah NPWP badan atas nama PT tersebut.

Inilah salah satu bentuk nyata keunggulan badan usaha yang berbadan hukum, dimana sebuah PT bisa memiliki ‘anak perusahaan’ dengan mencantumkan nama PT itu sendiri.

2. Menyusun Akta Pendirian Perusahaan

Dalam tahap ini, detail mengenai Nama Perusahaan, daftar pemilik, komposisi saham dari masing-masing pemilik, bidang usaha sesuai KBLI, dan struktur organisasinya perlu disampaikan kepada Notaris.

Format umum Akta Pendirian PT mengikuti pedoman pada Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam dokumen Akta Pendirian tersebut, tercantum aturan main atau Anggaran Dasar Perusahaan, yang mencakup cara mengambil keputusan strategis, penggantian direksi atau pengurus, dan pengalihan kepemilikan saham.

Biasanya, proses pengurusan Akta Pendirian ini bisa lama, karena para pemilik masih ragu dan berkali-kali mengalami perubahan kesepakatan terkait proporsi saham, struktur organisasi, dan kebijakan khusus yang ingin diberlakukan pada perusahaan.

3. Mendaftarkan Akta Pendirian Perusahaan 

Pendaftaran ini dilakukan dari Notaris ke Kementerian Hukum dan HAM RI untuk kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum. Pada tahapan ini, para pendiri atau pemilik perusahaan hanya perlu menunggu, karena sepenuhnya proses ini dikerjakan oleh Notaris.

Selama poin-poin di Akta Pendirian tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang, proses pengesahan ini bisa berlangsung cepat, karena sudah bisa diproses secara online oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dokumen Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum ini biasanya hanya 1-2 lembar. Yang menyatakan telah resmi dan sahnya berdirinya sebuah perusahaan, yang juga tercatat di Berita Negara, dan di dalamnya juga tercantum daftar nama direksi/pengurus dan komisaris/pengawas perusahaan (PT/Koperasi).

Proses ini bisa memakan hanya beberapa hari saja, selama dokumen-dokumen persyaratan telah lengkap sesuai ceklis di atas.

4. Mengurus NPWP Atas Nama Badan Usaha 

Beberapa Notaris atau perusahaan jasa konsultan hukum, menyediakan paket layanan sampai ke pengurusan NPWP atas nama badan usaha ini. Namun, jika kita ingin mendirikan PT dengan lebih hemat, bisa saja hanya mengambil paket jasa yang hanya mencakup Penyusunan dokumen Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dengan Akta Pendirian dan SK pengesahan tersebut, kita bisa mengurus sendiri NPWP atas nama Badan Usaha, ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai domisili perusahaan. 

Setelah mengantongi Akta Pendirian, SK Pengesahan, dan NPWP atas nama badan ini, selanjutnya kita bisa ke Bank untuk mengurus pembukaan rekening atas nama perusahaan.

Hal ini penting sekali untuk mendukung Kerjasama bisnis kita dengan investor maupun pembeli (buyer) besar, apalagi untuk kerja sama perdagangan ekspor impor, jarang sekali yang mau bertransaksi dengan sebuah bisnis yang masih menggunakan rekening atas nama perseorangan.

5. Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Bentuk Izin Usaha Dasar

Untuk tahap ini, pendiri perusahaan dapat mengurus sendiri di Online Single Submission pemerintah, spesifiknya adalah di Lembaga OSS yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal di website resminya: https://oss.go.id/.

Tetapi umumnya, kalau mau praktis dan lebih hemat, perusahaan jasa konsultan hukum juga dapat membantu mengurus aspek Legalitas Usaha Anda, seperti Gapura Office atau Virtual Officeku yang juga dapat memberikan layanan sampai dengan pengurusan perizinan dasar berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) ini.

Namun, untuk bidang-bidang usaha selain perdagangan dan jasa umum, misalnya yang banyak dilakukan oleh UMKM adalah industri pengolahan pangan, jasa penyajian pangan (katering dan restoran), industri pengolahan obat atau kosmetik herbal, toko obat-obatan, industri tekstil dan kerajinan, atau toko modern, maka dibutuhkan Izin Usaha dan komersial tambahan. Maka dari itu, dibutuhkan tahapan berikutnya, yaitu pengurusan perizinan lanjutan.

6. Mengurus Perizinan Lanjutan (Izin Usaha dan Izin Komersial)

Berdasarkan peraturan terbaru, PP nomor 24/2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pemerintah telah melakukan terobosan berupa penyederhanaan perizinan usaha, yang dipadatkan menjadi suatu dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selain berfungsi sebagai izin usaha dasar seperti yang dijelaskan di atas, memiliki NIB merupakan izin operasional untuk menjalankan aktivitas usaha secara legal dengan diberikan masa tenggang selama 2 tahun untuk suatu perusahaan memenuhi kelengkapan Izin Usaha atau Izin Komersial lanjutan yang diperlukan, sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 PP 24/2018, Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/ Wali Kota, setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran, dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen. 

Contoh Izin Usaha :

  • Izin Lokasi: Izin melakukan aktivitas usaha di lokasi atau zona tertentu. Biasanya diperlukan di Kabupaten/Kota yang pemerintahnya belum menyusun Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Izin untuk mendirikan/ renovasi bangunan.
  • Izin LingkunganUmumnya diperlukan bagi pengusaha yang membuka lahan baru, mendirikan bangunan, dan akan melakukan aktivitas bisnis yang dampak lingkungannya cukup besar. Contohnya, bangun pabrik, mall, dan sebagainya.

Pastikan pula bahwa Fasilitas Produksi atau Ruang Bekerja tersebut sudah mengantongi Izin Usaha secara lengkap (khususnya IMB dan Izin Lingkungan).

Sementara Izin Komersial atau Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/ Wali Kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan akan melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Izin komersial pada umumnya berbeda-beda, tergantung dengan bidang usaha yang dijalankan.

Contoh Izin Komersial

  • Sertifikat PIRT (dari Dinas Kesehatan): Untuk pelaku usaha Industri bidang pangan olahan resiko rendah.
  • Izin Edar Pangan Olahan (dari BPOM RI): Untuk pelaku usaha Industri bidang pangan dengan resiko sedang.
  • Izin Edar Kosmetik (dari BPOM RI): Untuk produsen kosmetik. Izin sejenis juga ada untuk obat herbal/jamu.
  • Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan (dari Kementerian/Dinas Kesehatan): Untuk usaha restoran dan katering.
  • Surat Izin Penangkapan Ikan: Untuk nelayan.

7. Mengurus Pendaftaran Karyawan Tetap ke BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek (dulu BPJS Ketenagakerjaan)

Terkait poin 7 ini, tarif premi bulanan BPJS Kesehatan kelas 3 adalah Rp 25,000 per orang, Kelas 2 adalah Rp 51,000, dan Kelas 1 adalah Rp 80,000.

Sementara tarif Jamsostek, mencakup perlindungan terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM), secara total berkisar 7 – 9 persen dari gaji pokok karyawan.

Sebelum memenuhi semua kewajiban pendaftaran karyawan ke kedua program asuransi tersebut, pelaku UKM yang ingin go formal seutuhnya tentunya perlu terlebih dulu menerapkan besaran pengupahan atau gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional di wilayah operasional masing-masing.

Untuk mendapatkan notifikasi dan informasi program-program, bisa juga mendaftarkan usaha Anda (baik perseorangan maupun sudah berbadan usaha) selama masih dalam skala UMKM, ke Kementerian Koperasi dan UKM RI, dan juga secara online melalui website ukmindonesia.id/daftar.

Itulah ulasan seputar 7 tahapan untuk melengkapi Legalitas Usaha, dimana pelaku UKM ingin melegalkan badan usahanya juga.

Nah, salah satu jasa pendirian PT atau CV yang dapat membantu mengurus aspek Legalitas Usaha Anda adalah Gapura Office atau Virtual Officeku.

Gapura Office adalah salah satu jasa pembuatan PT atau CV terpercaya di Indonesia yang menyediakan jasa lengkap dalam pembukaan bisnis baru. Mulai dari pembuatan PT atau CV murah, hingga pengurusan Akta Notaris dan surat-surat lainnya.

Tidak hanya itu saja, Gapura Office juga menyediakan layanan sewa Virtual Office atau Coworking Space yang terdapat di beberapa lokasi di Jakarta dan Tangerang, yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, bisa Anda peroleh melalui website official kami di https://www.virtualofficeku.co.id/.