Blog Post

Biaya Mengurus PT dan CV Di GAPURA

PT dan CV Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

GAPURAOFFICE – Hai sobat Gapura! Dalam memulai bisnis, sangatlah penting bagi kita untuk memilih bentuk usaha yang tepat. Sebab, kita akan memilih bentuk usaha yang dapat memberikan benefit paling besar dan dengan tingkat resiko yang rendah.

Selain itu, kita juga harus memperhitungkan juga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Bentuk badan usaha yang sesuai juga membantu kita menjalankan bisnis, sesuai kapasitas dan kebutuhannya. Pembentukan badan usaha yang tepat akan membantu bisnis berjalan dengan baik.

Bentuk Badan Usaha

Terdapat 2 bentuk badan usaha paling populer, yaitu PT dan CV. Berbeda dengan persyaratan pendirian PT, mendirikan CV tidak mengharuskan modal disetor sebesar 25 persen dari modal perusahaan.

Oleh karena itu, banyak pengusaha yang lebih memilih pendirian CV dibandingkan bentuk usaha lainnya. Mendirikan CV sangat cocok bagi pebisnis yang memiliki modal terbatas.

Contohnya, jika seorang pebisnis ingin berusaha katering di rumah yang terdiri dari 2 atau 3 orang pekerja, maka bisa memilih mendirikan CV. Karena tidak memerlukan modal sebesar Rp 50 juta untuk  usaha tersebut.

Sedangkan untuk PT mengharuskan menyetor modal sebesar 25 persen dari total modal yang dimiliki atau dengan minimal Rp 50 juta.

Perbedaan PT dan CV

Bentuk Perbedaan Perseroan Terbatas (PT) Comanditaire Venootschap (CV)
Bentuk Usaha Berbadan Hukum Tidak Berbadan Hukum
Pendiri Minimal 2 orang Minimal 2 orang
Pengurus Direktur dan Komisaris Bisa WNA atau WNI Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif Hanya WNI
Nama Diawali dengan PT dan tidak boleh memakai nama PT yang sudah berdiri sebelumnya Tidak ada aturan
Modal Minimal Rp. 50.000.000 Tidak ada aturan

Dari paparan perbedaan di atas dapat dilihat bahwa bentuk badan usaha PT dan CV memiliki perbedaan, di antaranya dari sisi badan hukum, dimana PT adalah bentuk usaha yang memiliki badan hukum dan CV tidak berbadan hukum.

Selain itu, syarat pendiri sebuah CV adalah orang yang memiliki status Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, pada PT, orang yang memiliki status Warga Negara Asing (WNA) boleh mendirikan PT di Indonesia.

Bagaimana Peraturan Pemerintah serta Pajak Tentang PT dan CV

Selain perbedaan dalam mendirikan badan usaha, seorang pengusaha juga harus memperhatikan peraturan pemerintah terhadap bentuk usaha bisnis yang akan dijalankan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) diatur mengenai berbagai peraturan pemerintah terkait mendirian PT terdapat 161 pasal yang membahas tentang perseroan terbatas ini. Mulai dari cara pendirian, Anggaran Dasar, saham, laporan tahunan, rencana kerja, tanggung jawab sosial dan lingkungan, hingga pembahasan merger dan akuisisi.

Selain peraturan umum tentang Perseroan Terbatas (PT) harus diperhatikan masalah perpajakan dari bentuk badan usaha PT. Dimana bentuk usaha berupa PT sifat dasarnya adalah pemisahan kekayaan perusahaan dengan pemilik, sehingga terdapat potensi pengenaan pajak berganda ditiap pihak yang menerima penghasilan. Dimana penghasilan bagi perusahaan dikenai pajak (PPh Pasal 25/29).

Begitu pula atas bagian keuntungan (dividen) yang dibagikan ke pemilik (badan/ perseorangan) juga dikenai pajak (PPh Pasal 23/ PPh Final Pasal 4 Ayat 2). Termasuk gaji yang dibayarkan kepada manajemen juga dikenai pajak (PPh Pasal 21).

Oleh karena itu, dalam menentukan penghasilan netto fiskal pada PT boleh membebankan biaya gaji sebagai pengurang laba bruto. Tarif pajak yang digunakan adalah 25 persen atau 12.5 persen sesuai dengan pasal 31E UU PPh (bagi pengusaha yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp 50 Miliar, maka mendapat fasilitas diskon 50 persen sehingga menjadi 12.5 persen).

Sedangkan untuk peraturan pemerintah, terkait pendirian badan usaha CV, tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Usaha Perseorangan dan Badan Usaha. Bukan badan hukum yang mengatur Persekutuan Komanditer (CV).

Menurut Pasal 1 butir 5 RUU, bahwa CV adalah badan usaha. Bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng.

Namun, sekutu ini bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Hal ini terjadi jika harta CV tidak cukup untuk membayar hutang saat CV bubar.

Dari sisi perpajakan, Comanditaire Venootschap (CV) memiliki kesamaan dalam perhitungan pembayaran pajak. Dimana ditentukan dari seberapa besar pendapat yang dihasilkan oleh CV tersebut, dan masih menggunakan perhitungan yang sama, yakni PPh Pasal 23 dan 21. Serta yang digunakan adalah 25 persen atau 12.5 persen sesuai dengan pasal 31E UU PPh (bagi pengusaha yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp 50 Miliar, maka mendapat fasilitas diskon 50 persen sehingga menjadi 12.5 persen).

Persyaratan Mendirikan CV dan PT

Dalam mendirikan bentuk badan usaha perbedaan pandangan mulai muncul ketika membicarakan mengenai tata cara pendirian CV. Tidak seperti badan usaha PT, yang cara pendaftarannya dijelaskan di dalam KUHD, maka tata cara pendaftaran CV justru tidak diatur di dalam KUHD.

Comanditaire Venootschap (CV) dapat didirikan hanya berdasarkan perjanjian di bawah tangan. Artinya, perjanjian cukup dilakukan di antara para perseorangan komplementer dan perserorangan komanditer. Namun, sebaiknya pendirian sebuah CV harus melalui Akta otentik di hadapan Notaris.

Setelah itu, Akta Pendirian harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara RI. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi keberlangsungan CV tersebut. Dan dari persiapan berkas persyaratan mendirikan CV, hampir sama ketika pembuatan PT.

Ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan, di antaranya :

No Dokumen Pendirian  Comanditaire Venootschap (CV)
1 Fotocopy KTP Pendiri
2 NPWP Pengurus
3 Fotocopy PBB Kantor
4 Surat Sewa Kantor
5 Susunan Direksi Dan Komposisi Saham
6 Menentukan Modal Awal

Sedangkan untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT), maka dibutuhkan dokumen seperti :

No Dokumen Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
1 Fotocopy KTP Pendiri
2 NPWP Pengurus
3 Fotocopy PBB Kantor
4 Surat Sewa Kantor
5 Susunan Direksi Dan Komposisi Saham
6 Menentukan Modal Awal
7 Menentukan Modal Setor
8 Menentukan pilihan nama PT
9 Stempel Perusahaan (bisa menyusul)
10 Menentukan bidang usaha

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dibagi dalam 3 kategori skala, yakni PT Kecil, Menengah, dan Besar. Dimana setiap skala tersebut diukur dari jumlah modal yang disetorkan.

PT Kecil memiliki syarat modal yang disetorkan minimal sebesar Rp 50 juta. PT Menengah modal minimal Rp 500 juta. Dan PT Besar modal minimal Rp 10 milyar.

Pengurusan Badan Usaha via Biro Jasa atau Urus Sendiri?

Pentingnya bentuk badan usaha bagi sebuah bisnis menjadikan proses pembentukan atau pendirian badan usaha tidak mudah. Selain berbagai syarat yang dibutuhkan dalam mendirikan badan usaha, juga proses yang lama serta memakan waktu dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha.

Dari kebutuhan tersebut, berbagai biro jasa menawarkan penawaran dalam membantu mengurus pembentukan badan usaha sebuah PT ataupun CV.

Lalu muncul berbagai pertanyaan, lebih baik mana menggunakan biro jasa atau mengurus sendiri badan usaha yang kita inginkan?

Dalam sudut pandang anggaran yang harus dikeluarkan, tentu akan terlihat penggunaan biro jasa akan lebih mahal daripada pengusaha tersebut mengurus sendiri pembentukan badan usahanya. Karena tidak perlu membayar biaya jasa.

Namun, dari sudut pandang pengusaha, pengurusan yang membutuhkan proses lama serta memakan waktu akan menghambat kinerja perusahaan. Sebagai pengusaha tentu lebih memikirkan bagaimana operasional perusahaan dapat terus berjalan sambil menunggu proses pembentukan badan usaha selesai.

Selain itu, sebagai pengusaha, Anda dapat menghitung jika meninggalkan proses bisnis selama beberapa waktu pengurusan pembentukan badan usaha ada berapa oppurtunity cost yang hilang. Karena Anda mengurus pembentukan badan usaha tersebut, dan Anda dapat bandingkan dengan biaya yang anda harus keluarkan jika Anda menggunakan Biro Jasa.

Jika dinilai menggunakan biro jasa lebih menguntungkan, karena Anda masih dapat menjalankan proses bisnis, maka solusi terbaik adalah menggunakan biro jasa tersebut.

Berapa Biaya Yang Kami Tawarkan Untuk Mengurus PT atau CV?

Sebagai salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan terkait pembentukan badan usaha, Gapura Office atau Virtual Officeku menyediakan layanan jasa pengurusan PT hingga jadi dengan harga Rp 7.000.000,00 saja. Harga ini sudah meliputi Akta Perseroan, SK KEMENKUMHAM, NPWP, SKDU, SIUP, dan TDP.

Selain itu, kami juga menyediakan paket pengurusan CV, bagi Anda yang memilih CV sebagai badan usaha, dengan harga Rp 5.000.000,00. Dengan harga ini, Anda sudah mendapatkan Akta Perseroan, Pendaftaran di Pengadilan, NPWP, SKDU, SIUP, dan TDP.

Tersedianya paket di atas untuk menjawab kebutuhan pengusaha atau pebisnis untuk dapat memiliki bentuk badan usaha yang sesuai dan juga mudah.