Blog Post

Cara Mengurus Izin Usaha Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)

Jenis-Jenis UMKM Usaha Produk Industri Rumah Tangga

GAPURAOFFICE – Hai sobat Gapura! Semakin kreatif dan beragam industri kuliner yang ada di Indonesia, tentunya akan semakin banyak pula pengusaha-pengusaha bisnis rumahan yang bermunculan. Bisnis atau usaha rumahan ini dapat dikategorikan sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tipe bisnis ini memang sangat bagus sebagai salah satu penunjang dalam roda perekonomian masyarakat.

Perlu diketahui bahwa tipe bisnis rumahan ini adalah yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, hal yang paling menarik dari bisnis rumahan ini karena bisa meminimalisasi anggaran sewa tempat, modal menjadi lebih efektif, dan yang paling utama adalah memiliki banyak waktu untuk keluarga.

Meski demikian, bukan tanpa syarat jika seseorang hendak menjalankan usaha di rumah atau industri rumahan ini.

Nah, demi melindungi kepentingan customer atau konsumen, maka kini pemerintah dalam melakukan pengawasan kepada para pengusaha yaitu dengan menerbitkan Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), khususnya untuk produk jenis makanan dan minuman.

Pengurusan Izin ini sangatlah penting, karena menjadi bukti jaminan atau bukti bahwa produk makanan-minuman rumahan yang diproduksi telah memenuhi standar kualitas pangan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, seseorang pelaku usaha yang memiliki izin PIRT ini akan dapat dengan tenang memproduksi dan menjual produk mereka secara luas dengan resmi.

Dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 yang berisi Pedoman Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota kepada pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam peredaran pangan produksi IRTP.

SPP-IRT ini diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tiap-tiap daerah.

Dan SPP-IRT diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  • Memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan.
  • Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP harus memenuhi syarat.
  • Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPP-IRT ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan. Dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT. Adapun permohonan perpanjangan SPP-IRT dapat diajukan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.

Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, maka pangan produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.

Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Berikut jenis-jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT.

1. Jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT tidak termasuk :

  • Pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi.
  • Pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku.
  • Pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku.
  • Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.

2. Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor.

3. Jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (bulk).

Pengurusan Perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) ini juga memerlukan beberapa persyaratan seperti berikut :

  • Fotocopy KTP pemilik usaha rumahan.
  • Pas foto 3×4 pemilik usaha rumahan (3 lembar).
  • Surat keterangan domisili usaha dari kantor Camat.
  • Denah lokasi dan denah bangunan.
  • Surat keterangan Puskesmas atau Dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi.
  • Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan.
  • Data produk makanan atau minuman yang diproduksi.
  • Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi.
  • Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi.
  • Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan.
  • Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

Tata Cara Pemberian SPP-IRT

Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT.

Permohonan akan diterima oleh Bupati atau Wali Kota c.q Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kesehatan, dan dievaluasi kelengkapannya secara administratif yang meliputi, yaitu :

1. Formulir Permohonan SPP-IRT yang memuat informasi sebagai berikut :

  • Nama jenis pangan.
  • Nama dagang.
  • Jenis kemasan.
  • Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl).
  • Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan.
  • Tahapan produksi.
  • Nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon IRTP.
  • Nama pemilik.
  • Nama penanggung jawab.
  • Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa).
  • Informasi tentang kode produksi.

2. Dokumen lain antara lain :

  • Surat Keterangan atau Izin Usaha dari Camat/Lurah/Kepala Desa.
  • Rancangan label pangan.
  • Sertifikat penyuluhan keamanan pangan (bagi pemohon baru).
  • Penyerahan SPP-IRT.

Nantinya, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan mengirimkan rekomendasi SPP-IRT ini ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bupati/Wali Kota c.q Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan SPP-IRT kepada pemilik atau penanggungjawab IRTP yang telah memenuhi persyaratan.

Perpanjangan SPP–IRT dan Perubahan Pemilik

Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. Perubahan pemilik atau penanggung jawab IRTP harus dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota c.q Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun proses perpanjangan dan perubahan pemilik, sama seperti proses permohonan SPP-IRT.

Bagi pemilik atau penanggung jawab IRTP yang sudah memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan, maka tidak diwajibkan mengikuti kembali Penyuluhan Keamanan Pangan.

Itulah cara mengurus Izin Usaha Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Apabila Anda sibuk, maka Anda bisa mengunakan jasa kami untuk melakukan pengurusan Izin tersebut, sehingga membantu Anda untuk lebih fokus pada bisnis Anda dan tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia dalam keputusan bisnis.

Kami dari Gapura Office atau Virtual Officeku memberikan pilihan harga pengurusan Izin Usaha murah. Kami adalah pilihan tepat untuk Anda bagi yang ingin mempermudah Izin Usaha PIRT Anda.

Kami merupakan salah satu jasa pembuatan perizinan usaha terpercaya di Indonesia yang menyediakan jasa lengkap dalam pembukaan bisnis baru. Mulai dari pembuatan Perseroan Terbatas (PT, PMA), CV, Firma, Yayasan maupun Koperasi, pengurusan SIUP dan TDP, hingga pengurusan Akta Notaris dan surat-surat lainnya.

Soal kualitas dan kredibilitas, Anda tidak perlu ragu lagi! Karena kami sudah mengantongi izin resmi dari pemerintah dan telah bekerja sama dengan banyak pengusaha. Anda juga tidak perlu khawatir untuk menjadikan kami partner dalam membuat atau mengurus Izin Usaha lainnya.

Selain itu, kami juga memiliki sederet Notaris profesional yang siap membantu Anda mengurus segala dokumen dan perizinan dengan mudah dan cepat. Ditambah dukungan staff yang ahli dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Tak heran bila perusahaan kami telah dikenal sebagai perusahaan Jasa Perizinan Usaha paling handal di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.

Dengan segala kelebihannya itu, maka sangat wajar bila kami akhirnya memperoleh kepercayaan oleh banyak klien untuk mengurus seluruh dokumen penting perusahaannya. Kepercayaan itu sebagai bukti akan kredibilitas atas pelayanan kami.

Ada banyak layanan yang kami tawarkan di sini. Untuk mengetahuinya dengan lebih jelas, Anda bisa langsung mengakses situs resmi kami. Semua layanan dicantumkan dalam website resmi kami, lengkap dengan penjelasan singkat dan biaya yang dibebankan kepada klien.

Berikut beberapa layanan jasa Pendirian Usaha yang kami tawarkan, yaitu :

NO JASA LAYANAN PENDIRIAN HARGA
1 PT KECIL ( All In ) Modal Setor 50 Jt– 500 Jt Akta Pendirian, SK. Kemenkumham, NPWP Badan, Izin Usaha, Izin Lokasi, dan NIB.     Rp 7.000.000
2 PT SEDANG ( All In ) Modal Setor 501 Jt – 5 M Akta Pendirian, SK. Kemenkumham, NPWP Badan, Izin Usaha, Izin Lokasi, dan NIB.     Rp 9.000.000
3 PT BESAR ( All In ) Modal Setor > 5 M Akta Pendirian, SK. Kemenkumham, NPWP Badan, Izin Usaha, Izin Lokasi, dan NIB.     Rp 12.000.000
4 CV ( All In ) Akta Pendirian, SK. Kemenkumham, NPWP Badan, Izin Usaha, Izin Lokasi, dan NIB.     Rp 5.000.000
5 UD ( Usaha Dagang ) Akta, Domisili, NPWP, SIUP, TDP   Rp 5.000.000
6 YAYASAN Akta Pendirian Yayasan, SK Kemenkumham, Surat Keterangan Domisili, NPWP Yayasan dan SKT, Tanda Daftar Yayasan, Surat Izin Operasional.     Rp 7.000.000
7 KOPERASI Pengecekan Nama Koperasi, SK penyuluhan Koperasi, Akta pendirian Koperasi, NPWP Koperasi, Domisili, SIUP, TDP     Rp 15.000.000
8 PERKUMPULAN Akta Pendirian, Program Kerja, Sumber Pendanaan, Surat Keterangan Domisili, NPWP perkumpulan   Rp 5.000.000
9 SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ) Rp 1.000.000
10 PEMBUBARAN PT / CV / PERUSAHAAN Rp 12.000.000
11 AKTA JUAL BELI SAHAM Rp 2.000.000
12 PKP ( Pengusaha Kena Pajak ) Rp 2.000.000
13 NPWP BADAN Rp 1.000.000
14 DOMISILI Rp 1.000.000
15 SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ) Rp 1.000.000
16 TDP ( Tanda Daftar Perusahaan ) Rp 1.000.000
17 NIB ( Nomor Induk Berusaha ) Rp 3.000.000
18 TDUP ( Tanda Daftar Usaha Pariwisata ) Rp 6.000.000
19 SIUJPT ( Surat Izin Usaha Jasa Pengelola Transportasi ) Rp 12.000.000
20 API ( Angka Pengenalan Impor ) Rp 6.000.000
21 IUI ( Izin Usaha Industri ) Rp 12.000.000
22 Izin Klinik Rp 30.000.000
23 Izin Apotek Rp 12.000.000
24 Sertifkat Produksi Alat Kesehatan Rp. 18.000.000
25 Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan Rp. 12.000.000
26 Sertifikat Izin Edar Kemenkes Rp. 12.000.000
27 PIRT (Pengusaha Industri Rumah Tangga) Rp. 12.000.000
28 ASK ( Angkutan Sewa Khusus ) Rp 6.000.000
29 NIK ( Nomor Induk Kepabeanan ) Rp 6.000.000
30 TDG ( Tanda Daftar Gudang ) Rp 12.000.000
31 HPM ( Hak Paten Merk ) Rp 6.000.000
32 MICE ( Meeting, Incentive, Conference, Exhibition ) Rp 6.000.000
33 BPOM ( Makanan ) Rp 25.000.000
34 BPOM ( Badan Pengawas Obat dan Kosmetik ) Rp. 45.000.000
35 Izin Halal / MUI Rp. 25.000.000
36 Uji Lab ( Per Varian ) Rp. 3.000.000
37 SNI ( Standar Nasional Indonesia ) Rp 50.000.000
38 GAPENSI ( Gabungan Pengusaha Nasional Indonesia ) Rp 15.000.000
39 ASITA (Association of Indonesian Tours and Travel Agencies ) Rp 25.000.000
40 SIUJK K1 ( Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ) SKT (Sertifikat Keterampilan) KTA (Kartu Tanda Anggota) Asosiasi SIUJK Rp 39.000.000
41 SIUJK M1 ( Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ) SKT (Sertifikat Keterampilan) KTA (Kartu Tanda Anggota) Asosiasi SIUJK Rp 52.000.000
40 Konsultan Pajak Harga Tergantung Pendapatan Perusahaan

Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung menghubungi tim Marketing kami DI SINI. Dapatkan informasi tentang legalitas dan promo-promo menarik lainnya dari kami, serta Konsultasi GRATIS tentang jasa yang kami tawarkan. Kami siap membantu Anda dalam pengurusan Izin Usaha PIRT.

Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena kami akan sangat senang dapat membantu Anda memiliki Izin Usaha yang dibutuhkan. Biarkan kami yang bekerja untuk Anda, dan dengan senang hati kami akan melayani Anda. Kami akan melayani dengan cepat dan berpengalaman. So, start your business right bersama Virtual Officeku!

×

Hello!

Selamat datang di Virtual Officeku (Gapura Office) silahkan kirim pesan WhatsApp ke kontak yang tersedia di bawah ini atau email ke info@garudaoffice.com untuk informasi lanjut mengenai layanan kami, Terimakasih!

× Live Chat