Blog Post

Langkah-Langkah Mudah Dalam Mengurus Izin Usaha

Perizinan Usaha Biro Jasa Izin Usaha Tetap (IUT)

GAPURAOFFICE – Hai sobat Gapura! Banyak para pebisnis muda yang berpikir bahwa bila untuk memulai bisnis atau usaha, maka untuk mengurus Izin Usaha begitu rumit dan berbelit-belit. Memang betul demikian adanya jika tidak mengetahui prosedurnya.

Namun kini, dengan terbitnya Perpres Nomor 91 Tahun 2017 dan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan Perizinan, maka semuanya kini menjadi lebih mudah.

Berikut langkah-langkah dalam mengurus perizinan usaha. Mulai dari persiapan awal hingga membuat perizinan.

  • Menentukan Bidang dan Nama Usaha.

Sebelum mengurus perizinan, pastikan Anda sudah menetapkan jenis usaha yang ingin Anda jalankan. Pilihlah bisnis sesuai dengan minat, bakat, keahlian, serta jumlah modal. Contoh bidang usaha yang potensial antara lain seperti kuliner, fashion, properti, serta jasa.

Untuk bidang usaha yang lebih detail, Anda bisa lihat di KBLI 2017 yang sudah online: https://oss.go.id untuk Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Setelah menentukan bidangnya, Anda mesti membuat nama atau merek usaha. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1. Dimana sebuah brand bisa berbentuk gambar, logo, kata, nama, angka, huruf, dimensi, hologram, suara, serta kombinasi dari seluruh unsur.

Lalu, bagaimana agar nama usaha atau brand bisa mendapatkan legalitas?

Caranya mudah saja, siapkan beberapa Daftar Merek, lalu cantumkan yang paling unik dan menarik di dokumen perizinan. Jika ditolak, Anda bisa memilih salah satu dari beberapa list tersebut.

  • Mengelompokkan ke Dalam Skala Usaha Tertentu.

Selanjutnya, Anda harus mengklasifikasikan bisnis ke dalam skala tertentu. Berdasarkan jumlah modal, skala usaha ini dibagi menjadi empat macam.

Pertama, Usaha Mikro, yaitu istilah untuk bisnis dengan kategori modal di bawah Rp 50 Juta. Jenis bisnisnya bisa berbentuk apa pun selagi tidak lebih dari nominal tersebut.

Kedua, Usaha Kecil, yaitu baik perorangan maupun menginduk pada perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2, bisnis dalam kategori ini memiliki modal paling sedikit Rp 50 Juta hingga Rp 500 Juta. Sedangkan penghasilan maksimalnya sekitar Rp 2 Miliar.

Ketiga, Usaha Menengah, yaitu dengan modal minimal Rp 500 Juta. Bisnis ini bisa menghasilkan kekayaan Rp 50 Miliar dalam setahun. Meski mendatangkan banyak keuntungan, namun tidak berarti mudah dijalankan. Justru skala tersebut memiliki resiko yang lebih besar.

Keempat, Usaha Besar, yaitu yang modalnya lebih banyak dibandingkan dengan kategori Menengah. Dimana Anda harus memiliki dana paling sedikit Rp 10 Miliar. Jumlah tersebut belum termasuk tanah dan tempat usaha.

  • Pastikan Anda Sudah Menetapkan Persentase Keuntungan Pemilik Modal.

Jika bisnis Anda didirikan oleh beberapa orang, maka wajib membuat aturan pembagian laba. Umumnya, perusahaan berbentuk PT, CV, atau Firma, menuangkan hal tersebut di Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD ART).

Keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan peran masing-masing pemodal. Contoh, kategorinya terdiri dari dua macam, yaitu laba pemilik dana aktif dan pasif.

Pemilik modal dikatakan aktif jika ikut terlibat dalam operasional atau mendapatkan gaji bulanan karena bekerja di perusahaan tersebut. Jumlah keuntungannya disesuaikan dengan modal.

Kategori kedua adalah pemilik modal pasif. Artinya, pemberi dana hanya berperan sebagai investor, tidak ikut dalam pengelolaan. Untuk pemodal pasif, berhak memperoleh keuntungan tahunan atau dividen. Persentasenya sendiri bervariasi, tergantung kemampuan perusahaan.

  • Buatlah Peta dan Denah Perusahaan Secara Jelas.

Peta dan denah tempat usaha merupakan dua hal yang wajib disertakan saat mengurus Izin Usaha. Peta memudahkan seseorang untuk menemukan lokasi kantor Anda, dan membuktikan bisnis tersebut benar didirikan sesuai keterangan dalam Surat Izin.

Denah juga tidak kalah penting, karena memudahkan seseorang saat memasuki kantor. Dengan denah, proses instalasi apapun menjadi lebih mudah dilakukan. Selain itu, juga meminimalkan kebingungan para tamu ketika mencari ruangan.

  • Persiapkan Dokumen Untuk Mengurus Izin Usaha.

Agar mudah mendapatkan perizinan, maka terlebih dahulu lengkapi dokumen persyaratannya. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2015 Pasal 16 Ayat 3, untuk memperoleh Izin Usaha Industri, minimal harus memiliki NPWP, identitas diri, data perusahaan, serta dokumen khusus berdasarkan ketentuan undang-undang.

Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dokumen izin usaha beserta prosedur pembuatannya. Anda bisa memilih salah satu atau lebih sesuai dengan bisnis yang Anda dirikan.

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang wajib dimiliki oleh Wajib Pajak (WP), baik perorangan maupun badan usaha. Fungsinya sebagai identitas pembayaran pajak jika pendapatan WP di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Nominal pelunasan pajak ini sudah diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016, PP RI Nomor 46 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengurus pajak perusahaan, yaitu :

  • Fotocopy KTP/ SIM/ Paspor Pemilik Usaha.
  • Salinan Kartu Keluarga (KK).
  • Akta Pendirian dari Pengadilan.
  • Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau Desa.
  • Bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kemudian, untuk membuat NPWP, Anda harus datang ke Kantor Pajak. Berikut ini prosedur yang harus Anda lakukan agar mendapatkan NPWP perusahaan.

  • Pertama, ambil formulir yang disediakan di loket dalam kantor pajak. Selanjutnya, isi formulir tersebut secara lengkap.
  • Kedua, serahkan formulir kepada petugas di loket. Data perusahaan Anda akan dicek dan langsung diproses saat itu juga.
  • Ketiga, Anda bisa menunggu proses pembuatan kartu dan surat keterangan hingga selesai. Artinya, NPWP bisa langsung diambil. Atau selambat-lambatnya, NPWP dikirimkan ke alamat WP sekitar 2 – 3 hari kerja.

2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah syarat wajib untuk melegalkan sebuah usaha. Ini berlaku untuk semua kategori bisnis, baik perorangan maupun badan usaha bersama.

Dokumen tersebut bisa diurus di Kantor Pemerintah Daerah. Aturan pembuatannya didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah.

Berikut persyaratan membuat SITU :

  • Formulir pengajuan Izin Tempat Usaha dari Pemda.
  • Sediakan meterai Rp 6000.
  • Salinan Kartu Identitas diri (KTP).
  • Fotocopy Sertifikat Tanah, Akta Jual Beli yang dilegalkan oleh Notaris, atau Surat Kontrak Tempat Usaha.
  • Surat pernyataan tidak keberatan (HO) dari tetangga di sekitar tempat usaha yang dilegalkan oleh pengurus RT, RW, dan Lurah.
  • Gambar denah tempat usaha.

Bila usaha Anda berbadan hukum, maka Akta Pendirian wajib dilampirkan sebagai bukti. Dan setelah semuanya lengkap, lakukan prosedur ini.

  • Pertama, datang ke Kantor Pelayanan Perizinan di tingkat Kabupaten atau Kota dengan membawa dokumen persyaratan.
  • Serahkan dokumen kepada petugas administrasi. Jika sudah sesuai persyaratan, maka berkas tersebut mendapatkan Nomor Pendaftaran.
  • Selanjutnya, petugas dari kantor pelayanan perizinan melakukan peninjauan tempat usaha. Jika dianggap layak, maka SITU segera dikeluarkan oleh Kepala Dinas, dan Anda bisa mengambilnya di Kantor Pelayanan Perizinan setelah melunasi biaya tertentu.

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Untuk mendapatkan Izin Usaha, dokumen SIUP harus dimiliki. Kewajiban membuat SIUP didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 14 Tahun 2016. Menurut peraturan tersebut, SIUP diterbitkan paling lama 2 hari kerja, terhitung sejak tanggal pengajuan.

Untuk mendapatkan SIUP, Anda wajib melengkapi berkas-berkas berikut ini.

  • Bagi usaha perorangan, wajib menyertakan KTP Pemilik atau penanggung jawab bisnis. Sementara untuk usaha berbadan hukum, harus melampirkan KTP Direktur dan Akta Pendirian Perusahaan.
  • Salinan NPWP, SITU, dan neraca perusahaan.

Setelah melengkapi dokumen, datang ke Kantor Pelayanan Perizinan. Kemudian lakukan tahapan-tahapan di bawah ini.

  • Ambil formulir yang disediakan oleh petugas, lalu isi secara lengkap dan detail.
  • Lalu serahkan formulir kepada petugas yang berwenang untuk diproses.
  • Sekira perusahaan Anda sudah memenuhi syarat, instansi tersebut akan mengeluarkan surat izin usaha berupa SIUP. Selambat-lambatnya SIUP diterima dalam kurun waktu 2 – 3 hari kerja.

4. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

Jika Anda membangun UKM (Usaha Kecil Menengah, maka wajib memiliki Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Surat ini berfungsi untuk menjelaskan bisnis yang didirikan agar memperoleh izin dari pejabat berwenang. SKDU juga dibutuhkan saat pembuatan BPOM, sertifikat halal dari MUI, SNI, ataupun PIRT.

Agar mudah memperoleh SKDU, Anda harus memenuhi dokumen berikut ini.

  • Salinan Kartu Identitas Pemilik Usaha (KTP).
  • Salinan Kartu Keluarga (KK) Pemilik Usaha yang sudah disahkan oleh Kelurahan atau Kepala Desa.
  • Surat Pengantar untuk membuat SKDU dari Ketua RT/ RW.
  • Salinan Akta Pendirian Perusahaan untuk PT, CV, Firma, dan koperasi.
  • Bukti kepemilikan tanah atau surat kontrak tempat usaha.
  • Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang tinggal di sekitar tempat usaha.

Kemudian memproses SKDU dengan prosedur berikut ini.

  • Berkas yang sudah lengkap dibawa ke Kelurahan. Selanjutnya serahkan dokumen ke Petugas Kelurahan.
  • Jika dianggap memenuhi kriteria, maka Anda mendapatkan formulir khusus yang harus dilengkapi.
  • Setelah formulir lengkap, Kepala Kelurahan atau Desa akan menandatangani.
  • Tahap berikutnya, Anda harus membawa formulir beserta dokumen lain ke Kantor Kecamatan.
  • SKDU diterbitkan oleh pejabat Kecamatan dalam kurun waktu 2 – 3 hari kerja. Jika memungkinkan, Anda bisa mengambilnya hari itu juga.

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan salah satu dokumen yang wajib dimiliki. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 5, setiap perusahaan harus terdaftar secara resmi. Namun tidak termasuk perusahaan perorangan yang berskala kecil dan jawatan.

Adapun biaya pembuatan TDP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Disebutkan dalam Pasal 9 Ayat 7, pembuatan TDP tidak dikenai biaya apa pun.

Untuk mengurus TDP, berikut syarat yang harus dilengkapi.

  • Salinan KTP dan KK Pemilik Usaha.
  • Akta Pendirian Perusahaan.
  • Salinan SITU, SIUP, dan SKDU.

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan TDP.

  • Mengetahui lokasi KPP (Kantor Pendaftaran Perusahaan) di tingkat Kabupaten atau Kota. Instansi inilah yang akan menerbitkan TDP bagi perusahaan.
  • Bawalah berkas persyaratan ke KPP. Setelah tiba di sana, ambil dan isi formulir yang tersedia. Lalu serahkan formulir bersama dokumen lain kepada petugas.
  • Selanjutnya, petugas akan memeriksa kelengkapan persyaratan Anda. Ini membutuhkan waktu sekitar 2 – 3 hari kerja.
  • Setelah pemeriksaan, Kepala KPP mengesahkan dan menerbitkan TDP untuk perusahaan Anda.

6. Surat Izin Gangguan (HO).

Surat Izin Gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO) diperlukan untuk mengamankan perusahaan dari berbagai bahaya, ancaman, kerugian, atau pencemaran. Izin HO ini diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten atau Kota.

Namun, sejak tahun 2017, Menteri Dalam Negeri RI mencabut Peraturan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Artinya, pengusaha pemula sudah tidak diwajibkan membuat Surat Izin Gangguan.

Meski begitu, demi keamanan, tidak ada salahnya Anda mengurus surat Izin Gangguan ini. Syarat-syaratnya sebagai berikut.

  • Salinan KK dan KTP Pemohon.
  • Surat persetujuan dari tetangga yang disahkan oleh Kelurahan atau Desa. Persyaratan ini tidak berlaku jika usaha berlokasi di Kawasan Industri.
  • Salinan KRK (Keterangan Rencana Kota), IMB, bukti Kepemilikan/ Sewa Tanah, serta pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
  • Gambar denah tempat usaha secara detail.
  • Lampiran SITU, SKDU, dan kajian potensi ganggaun dari instansi yang berwenang.

Jika syarat-syarat di atas sudah dipenuhi, ikuti prosedur berikut ini.

  • Lengkapi formulir HO yang diperoleh dari instansi Pelayanan Perizinan. Kemudian serahkan formulir dan dokumen persyaratan kepada petugas di kantor tersebut.
  • Berikutnya, petugas akan mengecek kesesuaian dokumen dengan syarat yang ditetapkan oleh instansi setempat.
  • Lalu petugas akan mengunjungi lokasi usaha Anda dan menilai kelayakannya. Jika tidak ada masalah, Surat Izin Gangguan ini bisa diterbitkan dalam 2 – 3 hari.

7. Surat Izin BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Nomor BPOM wajib dimiliki oleh perusahaan obat, jamu, kosmetik, dan makanan. Setiap produk tersebut harus diuji tingkat keamanan, kualitas, dan nutrisinya.

Sebagaimana aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Untuk mendapatkan nomor BPOM, Anda bisa mendaftarkan BPOM secara online. Berikut ini langkah-langkah mendaftarkan produk ke BPOM melalui situs http://e-bpom.pom.go.id/.

  • Pertama, siapkan dokumen yang harus diunggah ke formulir online. Misalnya: KTP, hasil analisis laboratorium, desain label, dan berkas perizinan usaha.
  • Masuk ke situs website http://e-bpom.pom.go.id. Untuk memulai pendaftaran, klik “Registrasi Baru” sampai muncul formulir online.
  • Jika sudah selesai mengisi formulir, unduh template dokumen surat permohonan dan pernyataan di halaman tersebut. Setelah itu, klik kotak persetujuan dan opsi “Submit”.
  • Selanjutnya, Anda harus mengirimkan dokumen persyaratan, surat permohonan, dan pernyataan ke alamat BPOM di Jakarta.
  • Kalau produk dan perusahaan Anda memenuhi syarat, BPOM akan mengirimkan pemberitahuan melalui email.

8. Surat Izin Perluasan.

Agar operasionalnya lancar, buatlah Surat Izin Perluasan. Kewajiban mengurus Izin Perluasan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Tata Cara Izin Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.

Dokumen yang diperlukan untuk mengurus izin tersebut antara lain: IMB, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan, KTP pemohon, HO, dan rancangan perluasan. Prosesnya bisa dilakukan di kantor pelayanan perizinan di tingkat Kabupaten maupun Kota.

Untuk mengurus Izin Usaha, solusinya bisa diserahkan ke Biro Jasa Pengurusan Izin Usaha yang sudah banyak dan bisa digunakan jasanya. Untuk itu, agar pengurusan Izin Usaha ini tidak rumit, maka Anda bisa menyerahkan semua prosesnya pada Biro Jasa pengurusan Izin Usaha Gapura Office atau Virtual Officeku. Kami adalah ahlinya!

Banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan ketika menggunakan Biro Jasa kami. Salah satunya adalah Anda tidak akan dipusingkan lagi dalam mengikuti semua prosedur yang ada. Anda hanya tinggal menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengurus Izin Usaha. Selain itu, harga yang kami tawarkan juga cukup beragam.

Silahkan hubungi tim Marketing kami DI SINI sekarang juga untuk informasi lebih lanjut, atau kunjungi kantor kami. Dengan senang hati kami siap melayani Anda, atau hanya untuk konsultasi GRATIS mengenai pembuatan Izin Usaha yang Anda maksud.

×

Hello!

Selamat datang di Virtual Officeku (Gapura Office) silahkan kirim pesan WhatsApp ke kontak yang tersedia di bawah ini atau email ke info@garudaoffice.com untuk informasi lanjut mengenai layanan kami, Terimakasih!

× Live Chat