Blog Post

Syarat Perizinan Mendirikan Startup Fintech di OJK

Perusahaan Fintech Startup Fintech

GAPURAOFFICE – Hai sobat Gapura! Bisnis perusahaan rintisan atau startup di bidang jasa keuangan berbasis teknologi atau Fintech (Financial Technology) diprediksi masih akan terus tumbuh di Indonesia. Salah satu alasan semakin berkembangnya startup Fintech di Tanah Air adalah karena belum optimalnya peran perbankan di sektor jasa keuangan, dan juga masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mengklasifikasikan industri Fintech di Indonesia ke dalam dua kategori, yaitu :

1. Fintech 2.0, untuk layanan keuangan digital yang operasikan lembaga keuangan, seperti Mandiri Online besutan Bank Mandiri.

2. Fintech 3.0, untuk startup teknologi yang memiliki produk dan jasa inovasi keuangan.

Seperti diketahui, model bisnis Fintech sangat banyak dan beragam. Ada yang membutuhkan izin dari Bank Indonesia (BI), ada yang izin dari OJK, dan ada pula yang harus melapor ke Kominfo, semua tergantung bisnisnya.

Dalam pengurusan izin ini, tentunya juga ada kesulitan berbeda antara tiap regulator. OJK misalnya, terbilang lebih mudah dibanding dengan Bank Indonesia.

Di OJK, perusahaan jalan dulu, sekaligus di-audit dan diberi waktu tertentu, misalnya satu tahun.

Selama ini, di OJK memang lebih mendahulukan proses perizinan dan melihat operasional perusahaan selama satu tahun berjalan. Jika dalam perjalanannya perusahaan tersebut tidak baik, maka izinnya akan dicabut.

Sementara itu, di Bank Indonesia lebih pre-audit. Jadi di-audit dulu perusahaan tersebut, dan hal itu akan memakan waktu yang lama, hingga akhirnya perusahaan tersebut tidak bisa berjalan. Perusahaan tidak bisa berjalan selama proses audit.

Adapun proses perizinan di OJK sebagai berikut :

  • Pencatatan kepada OJK untuk perusahaan startup atau yang non-lembaga jasa keuangan.
  • Proses Regulatory Sandbox (mengkaji kesesuaian kegiatan Fintech yang diajukan apakah berdasarkan ketentuan yang berlaku atau tidak).
  • Penetapan status direkomendasikan, perbaikan, serta tidak direkomendasikan.
  • Penyelenggara diwajibkan melakukan pengawasan secara mandiri dengan menyusun laporan self assessment, yang sedikitnya memuat aspek tata kelola dan mitigasi risiko. Dalam jangka menengah, OJK dapat menunjuk pihak lain yang bertugas dalam pengawasan Inovasi Keuangan Digital.
  • OJK lebih lanjut mengatur agar lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin atau terdaftar di OJK tidak bekerja sama dengan lembaga yang belum berizin. Penyelenggara IKD juga diwajibkan menyediakan pusat layanan konsumen berbasis teknologi, menerapkan program antipencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme.

Demikianlah penjelasan mengenai syarat perizinan mendirikan startup Fintech di OJK dan beberapa persyaratannya. Jadi, pastikan legalitas Akta perusahaan Anda. Caranya, Anda bisa menghubungi GAPURA OFFICE untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan konsultasi GRATIS untuk pendirian perusahaan Anda.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera Hubungi kami untuk mendapatkan layanan pengurusan legalitas perizinan dan pendirian perusahaan dengan cepat dan profesional.