Blog Post

Syarat-Syarat Pengajuan PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Pengusaha Kena Pajak

GAPURAOFFICE – Hai sobat Gapura! PKP adalah singkatan dari Pengusaha Kena Pajak. Di sini adalah setiap pengusaha, terutama pengusaha yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis dan memiliki omset besar pasti mengenal PKP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah para pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Namun, dalam hal ini tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Syarat-Syarat Pengajuan PKP

Untuk mendapat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari Direktorat Jenderal Pajak, maka seorang pengusaha atau bisnis atau perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp 4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha atau bisnis atau perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan jadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Melewati proses survey yang dilakukan Pengusaha KPP atau KP2KP tempat pendaftaran.

3. Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP.

Permohonan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut diajukan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi :

  • Tempat tinggal.
  • Tempat kedudukan.
  • Tempat kegiatan usaha wajib pajak.

Pengusaha Kecil

Pengusaha Kecil adalah setiap pengusaha yang bidang usahanya dalam 1 tahun di bawah Rp 4.800.000.000. Bagi pengusaha jenis ini tidak diwajibkan untuk mendaftarkan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebaliknya, jika seorang pengusaha memiliki omset lebih besar dari Rp 4.800.000.000, maka dia diwajibkan untuk mendaftar.

Pengusaha kecil pada hukumnya tidak harus untuk mendaftar Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bisnis yang diusung tetap sah untuk dilanjutkan.

Perlukah Pengusaha Kecil Mendaftar Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kecil tidak harus mendaftar Pengusaha Kena Pajak (PKP). Meski demikian, pengusaha kecil yang berkeinginan untuk mendaftar dipersilahkan untuk mendaftar PKP.

Kebanyakan pengusaha kecil yang ingin mendaftar memiliki niat tersebut agar bisa mengikuti proyek lelang tender dengan lebih lancar. Hal ini dikarenakan salah satu persyaratan umum untuk mengikuti proyek tender adalah dengan terdaftarnya si pengusaha untuk PKP.

Dengan mendaftar Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka kesempatan si pengusaha untuk memperluas bisnis pun menjadi lebih terbuka lebar.

Kewajiban Saat Terdaftar Pengusaha Kena Pajak (PKP)

 

Ketika si pengusaha sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka ia memiliki beberapa kewajiban, di antaranya yaitu :

1. Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

2. Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN.

3. Melaporkan Transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak, Barang Tidak Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikut.

Pembatalan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak bisa dilakukan apabila si pengusaha tidak mencapai omset Rp 4.800.000.000 dalam satu (1) tahun buku.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sendiri sebenarnya merupakan sebuah kewajiban, dimana akan ada tanggung jawab lebih yang harus diemban ketika si pengusaha sudah dikukuhkan. Namun, di balik itu semua, ada kesempatan bisnis yang lebih luas untuk dijelajahi oleh si pengusaha.

Banyak yang memilih untuk mendaftar ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah kewajiban. Namun tidak sedikit pula yang langsung memulai bisnis langsung mendaftar. Pada akhirnya semua pilihan kembali kepada Anda.

Virtual Office di Gapura Office Bisa Menjadi PKP

Salah satu persoalan yang sering muncul ketika menggunakan jasa Virtual Office adalah bisa atau tidaknya sebuah perusahaan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) jika menggunakan jasa layanan Virtual Office ini.

Menjawab pertanyaan ini, pemerintah selaku pihak yang mengatur segala urusan Pajak Perizinan Badan Usaha telah mengeluarkan surat keputusan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 147/ PMK.03/ 2017, tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 147/ PMK.03/ 2017 ini Pada Bab 1, Pasal 1 No.22 mendefinisikan bahwa Virtual Office dan Coworking Space adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh pengelola Virtual Office untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau korespondensi secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih Pengusaha, yang atas pemanfaatan kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa persewaan gedung dan jasa persewaan kantor (Serviced Office).

Namun ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi oleh para pengusaha, yaitu tidak semua penyedia layanan Virtual Office dapat membantu usaha Anda dalam pengajuan PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Adapun syarat Virtual Office agar dapat digunakan sebagail alamat pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha pengguna jasa Virtual Office dimaksud memiliki izin usaha atau dokumen sejenis lainnya yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, dan

2. Terpenuhinya kondisi pengelola kantor virtual sebagai berikut :

  • Telah dikukuhkan sebagai PKP.
  • Menyediakan ruangan fisik untuk tempat kegiatan usaha bagi Pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai PKP.
  • Secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor.

Dan sebagai salah satu penyedia layanan Virtual Office di kawasan pusat bisnis Jakarta serta memiliki semua fasilitas yang Anda butuhkan dalam menunjang bisnis Anda, Gapura Office atau Virtual Officeku menjadi salah satu penyedia layanan Virtual Office yang telah memenuhi persyaratan dalam mengajukan PKP. Sehingga hal ini akan sangat membantu bisnis Anda dalam pengajuan PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Jadi, bila saat ini Anda sedang merintis bisnis dan tengah mencari Virtual Office atau Coworking Space dengan lingkungan yang kondusif dan dapat meningkatkan produktifitas tim kerja Anda untuk bekerja secara maksimal, Gapura Office bisa menjadi pilihan yang tepat.

Fasilitas yang kami tawarkan juga sangat beragam, dan tentunya sangat mendukung perusahaan Anda berkembang. Tidak hanya internet super cepat, namun juga masih banyak fasilitas ekslusif lainnya untuk para member.

Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan kantor Virtual Office impian Anda sekarang juga. Silahkan Hubungi Kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan konsultasi GRATIS untuk pendirian perusahaan Anda.

×

Hello!

Selamat datang di Virtual Officeku (Gapura Office) silahkan kirim pesan WhatsApp ke kontak yang tersedia di bawah ini atau email ke info@garudaoffice.com untuk informasi lanjut mengenai layanan kami, Terimakasih!

× Live Chat