Apa dasar hukum penggunaan Virtual Office?

Virtual office merupakan buah dari kebijakan Perda Zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Peraturan ini menjelaskan bahwa untuk mengatur pemanfaatan ruang sehingga efektif dan kualitas ruang terjaga selain itu daerah-daerah industri juga dibatasi pada beberapa daerah dan juga terdapat daerah-daerah yang tidak boleh digunakan sebagai tempat operasional sebuah industri.

Selain itu dengan adanya Perda Zonasi mendirikan usaha dalam rumah ataupun ruko tidak diperbolehkan, kecuali berada pada zonasi perkantoran dan tidak akan diijinkan mendirikan usaha pada zona pemukiman. Selain itu Perda Zonasi juga diperkuat untuk mendukung pebisnis pemula dengan adanya Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta No. 6 tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili Dan Izin-Izin Lanjutannya Bagi Pengguna Virtual Office.