Blog Post

Syarat Pengurusan Izin Usaha Industri (IUI)

Izin Usaha Industri

GAPURAOFFICE – Hai sobat Gapura! Seperti diketahui, perkembangan usaha industri di dunia saat ini tengah berkembang pesat. Begitu pula dengan industri yang ada di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan maupun perkembangan industri, terutama industri usaha kecil maupun menengah, menjadi perhatian Pemerintah. Karena kedua skala industri ini dapat bertahan di tengah kondisi krisis moneter.

Nah, pada artikel kali ini, kami akan membahas lebih lengkap mengenai prosedur pengurusan Izin Usaha Industri (IUI), pengertian, dan juga dasar hukumnya. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya.

Pengertian Izin Usaha Industri

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 41/M-ind/per/6/2008, bahwa setiap orang atau badan yang mendirikan usaha dengan kategori menengah maka wajib memiliki Izin Usaha Industri.

Jadi, Izin Usaha Industri adalah izin yang wajib diperoleh oleh orang pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri/ pengolahan barang.

Izin Usaha Industri dibutuhkan untuk pengusaha menengah kecil yang membutuhkan legalitas atau pemenuhan berkas untuk mendukung usaha yang bergerak di bidang industri, seperti percetakan logam atau pembuatan velg mobil.

Izin Usaha Industri ini wajib dimiliki oleh pengusaha yang memiliki modal sebesar Rp 5 Juta hingga Rp 200 Juta.

Izin Usaha Industri dapat diajukan di Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (PPTD) Tingkat II, Kabupaten atau Kota. Sedangkan bila usaha sudah berkembang dan meliputi usaha besar, maka dapat mengajukan di Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) Tingkat I, Provinsi atau BKPM. Untuk Izin Usaha Industri uang sudah mencapai tingkat nasional.

Dasar Hukum Izin Usaha Industri

  • Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008, tentang ketentuan dan tata cara Pemberian Izin Usaha Industi, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.
  • Peraturan Menteri perindustrian Nomor 05/M-Ind/Per/1/2009, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-Ind/Per/2008, tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perluasan dalam Rangka Penanaman Modal.

Persyaratan Pengurusan Izin Usaha Industri

Berikut persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) Tingkat Kabupaten atau Kota :

1. Izin Usaha Industri (Baru)

  • Mengisi formulir permohonan.
  • Fotocopy KTP Direksi dan Dewan Komisaris.
  • Fotocopy NPWP.
  • Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
  • Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  • Surat keterangan Domisili Perusahaan.
  • Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat.
  • Fotocopy UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran.
  • Fotocopy Surat Izin Gangguan (HO).
  • Fotocopy SIUP dan TDP.
  • Persyaratan tambahan yang mungkin dibutuhkan oleh masing-masing Kabupaten/ Kota.

2. Persetujuan Prinsip

  • Mengisi formulir permohonan.
  • Fotocopy KTP Direksi dan Dewan Komisaris.
  • Fotocopy NPWP.
  • Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
  • Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat.

Prosedur Pengurusan Izin Usaha Industri

Untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri, maka wajib memperoleh persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan persetujuan prinsip, diajukan dengan menggunakan formulir model PMK-I dan melampirkan dokumen sebagai berikut.

  • Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi (bagi pemohon yang  berstatus Koperasi) dan khusus untuk Penanaman Modal Asing melampirkan persyaratan yang  ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
  • Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali untuk Penanaman Modal Asing.
  • Sketsa rencana lokasi (Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi).
  • Surat pernyataan bahwa rencana lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri sesuai rencana tata ruang wilayah.

Kemudian, perusahaan kawasan Usaha Industri yang telah memperoleh persetujuan prinsip paling lama 2 (dua) tahun, wajib telah :

  • Memiliki Izin Gangguan (HO).
  • Memiliki Izin Lokasi.
  • Melaksanakan penyediaan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Memiliki Izin Lingkungan.
  • Melakukan penyusunan rencana tapak tanah.
  • Melakukan pematangan tanah.
  • Melaksanakan perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang serta pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan dalam Kawasan Industri.
  • Memiliki tata tertib Kawasan Industri.
  • Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Izin Usaha Kawasan Industri diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

  • Mengisi formulir Permohonan IU Kawasan Industri Model PMK-III dan melampirkan data kemajuan Pembangunan Kawasan Industri Terakhir dengan menggunakan formulir model PMK-II.
  • Memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 11 Ayat (1).
  • Memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Kawasan Industri.
  • Sebagian dari Kawasan Industri siap untuk dioperasikan yang sekurang-kurangnya telah memiliki prasarana dan sarana penunjang yang meliputi jalan masuk ke Kawasan Industri, jaringan jalan, dan saluran air hujan dalam Kawasan Industri, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah bagi Kawasan Industri, Kantor Pengelola.
  • Telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan oleh tim penilai Kawasan Industri yang menyatakan bahwa kepada perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Kawasan Industri.

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha (IU) Kawasan Industri dan telah beroperasi serta akan melaksanakan perluasan lahan Kawasan Industri, maka wajib memperoleh IP Kawasan Industri terlebih dahulu.

Namun, perluasan Kawasan Industri yang berlokasi dalam satu Kabupaten/ Kota tidak memerlukan persetujuan prinsip.

IP Kawasan Industri ini diberikan apabila Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan telah memperoleh IU Kawasan Industri dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Memiliki Izin Lingkungan atas Kawasan Industri Perluasan.
  • Memiliki Izin Lokasi perluasan.
  • Lahan yang direncanakan sebagai area perluasan telah dikuasai dan dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat.
  • Berada dalam kawasan peruntukan industri.

Pihak Yang Berwenang

  • Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri berada pada Bupati/ Walikota setempat sesuai dengan lokasi pabrik dan jenis industri. Apabila dengan skala investasi sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) maka tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis usaha industri yang menjadi kewenangan Menteri.
  • Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan berada pada kewenangan Gubernur setempat. Apabila dengan skala investasi di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) maka tidak termasuk tanah dan bangunan tempat, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.
  • Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan berada pada Gubernur setempat apabila skala investasi sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) yang berlokasi pada lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi, kecuali jenis usaha menjadi kewenangan Menteri.

Adapun Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan kewenangan berada pada Menteri apabila memiliki jenis industri sebegai berikut :

  • Industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
  • Industri Minuman Alkohol.
  • Industri Teknologi tinggi yang strategis.
  • Industri Kertas berharga.
  • Industri Senjata dan Amunisi.
  • Industri yang lokasinya lintas Provinsi.

Jadi kewenangan pemberian IUI untuk kawasan industri dan izin perluasan berada pada Bupati/Walikota untuk Kawasan Industri yang berlokasi di kabupaten/kota. Gubernur untuk Kawasan Industri yang berlokasi di lintas wilayah kabupaten/kota.

Dan Menteri untuk Kawasan Industri yang berlokasi lintas wilayah provinsi dan Kawasan Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Negara lain.

GAPURA, Jasa Pengurusan Izin Usaha Industri

Keberadaan jasa Pengurusan Izin Usaha Industri tentunya sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Dengan ada penyedia jasa ini, tentunya bisa membantu pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha Industri lebih cepat dan mudah.

Jika Anda tidak cukup waktu atau merasa kesulitan untuk mengurus pengurusan izin usaha industri, maka kami Gapura Office atau Virtual Officeku siap membantu Anda.

Kami merupakan Perusahaan terpercaya dan profesional yang sudah lama melayani pengurusan berbagai perizinan usaha di Indonesia. Layanan kami meliputi, jasa pembuatan PT, PMA, CV, Firma, Yayasan dan berbagai Izin Usaha lainnya.

Bersama kami, semua izin usaha yang Anda inginkan akan terselesaikan dengan cepat sesuai keinginan. Silakan Hubungi Kami, dan dengan senang hati kami akan melayani Anda.

Perusahaan kami di dukung oleh team atau tenaga kerja yang profesional dan ahli di bidangnya masing-masing.

Lalu, bagaimana dengan biayanya?

Kami selalu memberikan tarif biaya yang terjangkau sesuai dengan dokumen yang Anda dapatkan. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan biaya terjangkau.

Ayo tunggu apalagi, segera Hubungi Kami. Dengan senang hati kami akan melayani Anda. Anda bisa menghubungi kami via WhatsApp, telepon, atau langsung kunjungi kantor kami.